22 April 2014 10:11:20
Ditulis oleh admin

Peta Desa

http://www.pongpongan-merakurak.desa.id/first/ Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan Undang – undang Nomor 4 tahun 2011 tentang informasi Geospasial. Yang didalamnya mengatur berbagai hal tentang Badan Pertanahan Nasional. Yang kemudian berkembang dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional,Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

 

Juga dengan sistem Otonomi Daerah yang mengatur tentang Tanah untuk pengembangan pembangunan daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

 

Di banyak daerah di Indonesia, pemekaran wilayah terjadi. Pemekaran ini tentunya mengandung implikasi-implikasi untuk membangun wilayah baru tersebut secara optimal.

Dari berbagai agenda, ada satu isu penting yang harus dipahami yaitu tentang batas wilayah desa. Isu batas wilayah desa terkait erat dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sejak ditetapkanya Undang-undang No. 22/1999 yang sekarang sudah diganti dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 32/2004, disebutkan perlunya penetapan dan penegasan batas daerah, dalam hal ini propinsi dan kabupaten/kota. Sebagai implementasi penetapan dan penegasan batas daerah di kabupaten/kota, hal serupa juga perlu dilakukan untuk wilayah desa.

 

       Sebagai bagian dari petunjuk teknis penetapan dan penegasan batas daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan dua Peraturan (Permendagri). Kedua aturan tersebut adalah Permendagri No. 1/2006 tentang Penegasan Batas Daerah dan Permendagri No. 27/2006 tentang Penegasan Batas Desa. Kedua permendagri tersebut tentunya harus menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam melakukan penetapan dan penegasan batas wilayah.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan keterbukaan informasi publik kami lampirkan peta wilayah Desa Pongpongan. Semoga bermanfaat untuk anda semua.



Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus