30 Desember 2019 00:59:38
Ditulis oleh admin

Anggota BPD dilarang Menjadi Pelaksana Proyek di Desa

http://www.pongpongan-merakurak.desa.id/first Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 dijelaskan tentang BPD, baik tugas kewenangan dan larangan-larangan bagi anggota BPD. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Anggota BPD dilarang sebagai berikut:

1. menyalahgunakan wewenang;

2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

3. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

4. melanggar sumpah/janji jabatan;

5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;

6. sebagai pelaksana proyek Desa;

8. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

9. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

10. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Demikianlah penjelasan singkat penulis tentang larangan Anggota BPD Menjadi Pelaksana Proyek di Desa berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Salam Berdesa...

 

Tulisan kiriman dari Rustamuri, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban.



Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus